Terjadinya intensitas pembangunan yang tinggi di daerah otonom terutama pada kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan industri akan membawa konsekuensi pada sensitifnya gangguan lingkungan hidup. Oleh karena itu, untuk kepentingan jangka panjang pemerintah daerah semestinya memperhatikan kesiapan instrumen kebijaksanaan pada sektor lingkungan hidup meliputi hukum dan peraturan, kelembagaan dan sumberdaya manusia.

Pemerintah daerah dapat belajar dari kesalahan pembangunan nasional selama ini, dimana agenda pembangunan yang terlampau tertumpu pada peningkatan kemampuan ekonomi nasional dengan menggenjot secara luar biasa sumber-sumber ekonomi yang berkisar pada eksploitasi sumberdaya alam (kayu, dan migas) menimbulkan konsekuensi ketimpangan pengelolaan aspek lainnya seperti kerusakan lingkungan hidup. Kondisi itu meskipun secara ekonomi pada awalnya meningkat baik, ternyata membawa implikasi pada kerusakan lingkungan hidup yang luar biasa yang setelah sekian lama baru dirasakan seperti kerusakan lahan (tanah kritis), kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor. Pada saat bencana datang justru kondisi eknomi Indonesia sedang terpuruk. Jadi lengkaplah kerusakan lingkungan hidup dan ekonomi akibat keteledoran pelaksanaan pembangunan pada waktu lalu.
Sementara di sisi lain instrumen kebijaksanaan lingkungan hidup nasional terutama aspek kelembagaan dan sumberdaya manusia tidak memadai untuk mengimbangi tingginya intensitas pengrusakan lingkungan hidup sebagai akibat eksploitasi sumberdaya alam dan industri demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi (salah satu poin Tri Logi Pembangunan saat itu). Instrumen Amdal dimana merupakan salah satu jalan andalan pengelolaan lingkungan hidup, banyak disalah gunakan oleh berbagai pihak. Amdal tidak jarang hanya dijadikan komoditi unggulan perusahaan-perusahaan konsultan.
Jika menyimak model pembangunan yang sentralistik waktu itu, kerusakan lingkungan hidup secara wilayah sebenarnya sudah dapat dideteksi/diduga yaitu pada wilayah-wilayah andalan sumberdaya alam nasional, seperti kayu di wilayah Kalimantan, sebagian Sumatera dan sebagian Jawa; minyak bumi di Sumatera dan Kalimantan; pertambangan di Irian dan kegiatan Industri di Jawa dan sebagian Sumatera. Sehingga penanganan kerusakan lingkungannya pun seharusnya sudah dapat dilokalisir yaitu di sekitar wilayah tersebut di atas. Bapedalda di wilayah dengan intensitas pembangunan yang tinggi tersebut, seharusnya merupakan Bapedalda paling sibuk dibandingkan dengan wilayah lain. Pelaksanaan program pengelolaan lingungan hidup seharusnya diperioritaskan di wilayah tersebut, dan mungkin saja pada daerah yang bukan andalan pembangunan waktu itu (wilayah dengan intensitas pembangunan rendah) tidak perlu ada Bapedalda. Jadi pada intinya Lembaga pemerintah pada pegelolaan lingkungan hidup waktu yang lalu, belum optimal mengimbangi tingginya intensitas pembangunan (simak kasus Indorayon, Kebakaran hutan 1997-1998 dan kasus Freeport).

Gerakan peduli lingkungan justru gencar dilakukan oleh para aktivis LSM.
Lalu, dengan berlakunya sistem otonomi, intensitas pembangunan akan meluas dan relatif merata di seluruh wilayah Indonesia. Implikasinya adalah dampak negatif dari intensitas pembangunan berupa kerusakan lingkungan hidup tidak mustahil juga akan merata di seluruh wilayah Indonesia. Idealnya Bapedalda sebagai instrumen pengelola lingkungan hidup pun harus ada di seluruh daerah otonom di Indonesia. Sumberdaya manusia harus disiapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup di seluruh daerah otonom. Bapedalda daerah otonom tidak boleh kalah sibuk dengan lembaga lain untuk membuat rencana pengelolaan lingkungan hidup yang matang.
Berkaitan dengan itu, kebijakan pembangunan daerah mutlak harus diikuti dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan ini mulai dari penyiapan instrumen seperti hukum (perda) yang mendukung, kesiapan sumberdaya manusia dan kesiapan kelembagaan pengelola lingkungan hidup ( Bapedalda).
Lalu pertanyaannya adalah bagaimana menyiapkan intrumen kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah pada aspek kelembagaan dan kesiapan sumber daya manusia?
Sebelum pertanyaan tersebut dijawab, dalam tulisan ini akan coba diuraikan mengenai prospek dan kendala pengelolaan lingkungan hidup pada aspek kelembagaan yaitu Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BAPEDALDA). Uraian ini akan dilakukan dengan pendekatan SWOT analisis.

2. Otonomi Daerah Versus Lingkungan Hidup
Agenda pelaksanaan sistem Otonomi Daerah secara operasional berlaku sejak tahun anggaran 2001 ini. Artinya bahwa, sejak tahun anggran 2001 seluruh daerah otonom di seluruh wilayah Indonesia, mulai mengatur dirinya sendiri pada jenis kewenangan yang sudah diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 yaitu seluruh kewenangan selain politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal dan agama (pasal 7 (10) UU N0. 22 tahun 1999).
Tentu dapat diperkirakan bagiamana intensifnya pembangunan di daerah otonom pada tahap awal penerapan otonomi daerah yaitu terutama pada bidang-bidang yang secara langsung dapat dirasakan oleh daerah otonom sebagai bentuk unjuk diri bahwa daerahnya telah siap berotonom. Kegitan itu berkisar pada pembangunan sarana dan prasarana, penggalangan investasi swasta, peningkatan PAD, perombakan struktural dan beberapa kegiatan mempercantik kantor-kantor dinas.
Pada tahap awal mungkin dapat dimaklumi bahwa kegiatan pembangunan daerah hanya seputar peningkatan PAD dan kegiatan fisik lainnya seperti pembangunan saranan dan prasarana, serta pembangunan gedung dan mempercantik kantor-kantor dinas. Hal ini bisa dipahami sebagai konsekuensi dari intepretasi pasal 6 (1) UU No. 22 tahun 1999 bahwa :
“Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat dihapus atau digabung dengan Daerah lain”
Sehingga seluruh pembahasaan konsep otonomi daerah sering hanya disibukan oleh agenda-agenda sekitar usaha peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Para pejabat pemda akan sibuk untuk menunjukan bahwa daerahnya siap berotonomi.
Dapat disimak juga bahwa pada beberapa media masa, cetak dan elektronik pada hari-hari tertentu memuat berbagai ulasan seputar pelaksanaan otonomi daerah. Yang muncul disitu didominasi oleh pembahasan seputar potensi ekonomi daerah, PAD, dan alokasi dari perimbangan keuangan yaitu dana alokasi umum dan khusus. Ini menandakan bahwa ide otonomi daerah baru direspon pada aspek kemampuan ekonomi. Kondisi ini sebenarnya wajar saja, karena telah sekian lama terjadi ketimpangan kegiatan ekonomi antara pusat dan daerah.
Tetapi ada hal yang patut digarisbawahi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah ini yaitu semangat yang tinggi dari para pelaku pembangunan di daerah muali dari pejabat pemda,swasta, dunia usaha, lembaga informal, partai politik dan masyarakat luas yang memahami ide otonomi. Semangat inilah yang dapat dijadikan modal untuk mengisi kesempatan mengelola dan memberdayakan daerahnya.
Aspek lingkungan hidup, belum menjadi isu sentral dari pelaksanaan otonomi daerah. Paradiga pembangunan berkelanjutan lambat laun akan tergeser oleh semangat otonomi yang berlebihan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan peningkatan ekonomi semata. Kalau disimak, pembentukan daerah-daerah administratif baru sepertinya lebih karena latar belakang penguasaan sumber daya alam bernilai ekonomi. Sedangkan pemberdayaan dan kemandirian sumberdaya manusia meruapkan hal yang abstrak, apalagi ide-ide pengelolaan lingkungan hidup menjadi tidak populer. Keberhasilan Kepala Daerah otonom tidak mustahil hanya akan dinilai dari meningkatkan PAD dan besarnya investasi swasta.
Rupanya konsep flow pada pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan hasil produk, masih akan menonjol dibandingkan konsep stock yang berorientasi pada stabilitas ketersediaan dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam, dalam pelaksanaan sistem otonomi ini.
Logika para pelaku pembangunan daerah yang menerapkan konsep flow itu, tentu akan cenderung mengabaikan pengelolaan lingkungan hidup. Tidak mustahil pengelolaan lingkungan hidup dianggap sebagai beban yang harus ditangung oleh Pemda dan kalau bisa dihindari. Kalau kondisi itu yang terjadi, ada beberapa implikasi bagi pengelolaan lingkungan hidup di daerah :
Pertama, kebijaksanaan dan segala instrumen yang dilahirkan pemerintah daerah otonom hanya akan sebatas menjalankan atau menjabarkan dari kebijaksanaan pemerintah pusat. Akhirnya tidak mungkin ada startegi perencanaan yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah.
Kedua, pembentukan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup hanya menjadi pelengkap dari struktur organisasi pemerintahan di daerah. Pembentukan kelembagaan dibuat bukan atas dasar rencana pengelolaan lingkungan hidup yang memang membutuhkan kelembagaan yang relevan.
Ketiga, sumberdaya manusia yang mengelola lingkungan hidup tidak memiliki kemampuan pemahaman kaidah-kaidah lingkungan hidup. Bisa jadi Bapedalda dikelola oleh pejabat eks pegawai dinas BP7 misalnya, karena kebijakan restrukturisasi.
Kempat, intensitas pembangunan daerah yang tinggi tidak dapat dimbangi dengan cara-cara pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Sehingga dampak kerusakan lingkungan hidup akan semakin merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dilain pihak pengelolaan lingkungan hidup semestinya tidak mengenal batas administratif, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup oleh kelembagaan daerah otonom masing-masing seringkali sangat beresiko pada tidak terpadunya pelaksanaan program dan kurang relevansi antara program yang satu dengan yang lainnya. Salah satu hal yang mendasar dan penting dilakukan yaitu adanya konsepsi yang jelas dan dapat diimplementasikan tentang pola pengembangan jaringan kerjasama antar Bapedalda. Sebagai contoh sungai Bengawan Solo mengalir melalui beberapa daerah otonom, begitu juga sungai Ciliwung yang perlu dikelola secara terintegrasi antar daerah otonom yang bersangkutan.
Berkaitan dengan itu, dibutuhkan sumberdaya manusia yang handal bukan saja mengelola lingkungan hidup di daerahnya tetapi mampu mengembangkan kerjasama dengan daerah sekitarnya sebagai satu kesatuan lingkungan hidup. Hal ini menjadi tantangan para pelaku pembangunan di daerah.
Selanjutnya, untuk memantapkan diri sebagai daerah otonom, pemerintah daerah tidak boleh lupa untuk menyusun agenda program-program yang menyeluruh dengan memperkuat diri terutama pada aspek peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan instrumen kebijaksanaan yang memadai. Penyiapan lembaga daerah yang relevan dengan kesiapan sumber daya manusia yang handal merupakan langkah yang sangat rasional.
Kemampuan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup daerah akan menjadi pekerjaan besar dan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan terutama pada daerah dengan sumberdaya alam bernilai ekonomi tinggi. Karena pada akhirnya pemanfaatan sumberdaya alam bernilai ekonomi tinggi tersebut akan sangat sensitif pada dampak kerusakan lingkungan hidup.
3. Analisis SWOT Kelembagaan Bapedalda dalam Pelaksanaan Otonomi
Analisa SWOT dalam manajemen lingkungan hidup di daerah otonom di Indonesia dengan pertimbangan mendasar bahwa : BAPEDALDA akan berhadapan dengan kegiatan pembangunan daerah yang intensif sebagai kosekuensi dari pelaksanaan sistem otonomi. Paradigma pembangunan berkelanjutan mestinya dapat diimplementasikan seoptimal mungkin dan hal ini membutuhkan kesipan kelembagaan.
Selanjutnya untuk melihat bagimana prospek dan kelembagaan Bapedalda sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah berikut diuraikan analisa SWOT.
S = Strength (kekuatan)
Dilihat dari segi hukum dalam konteks pelaksanaan otonomi, sebenarnya pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian kewajiban daerah otonom, hal ini berkaitan dengan kewenangan pengelolaan sumberdaya alam yaitu pasal 10 (1) UU No. 22 tahun 1999, bahwa :
“Daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestariaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
Kata berwenang dan bertanggung jawab diatas, merupakan dua hal yang saling terkait yang tidak dapat dipisahkan dan mengandung arti bahwa daerah otonom memiliki hak mengelola sumberdaya alam dan di sisi lain berkewajiban menjaganya agar tercapai kelestarian lingkungan hidup.
Untuk memenuhi syarat kalimat bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan hidup di atas, salah satunya adalah pembentukan lembaga yang relevan yaitu Bapedalda. Kelembagaan Bapedalda yang baik dapat memperkuat argumen bahwa suatu daerah otonom sedang bertanggung jawab pada pelestarian lingkungan hidup yang merupakan konsekuensi dari hak kewenangan mengelola sumberdaya alam nasional.
Kaitan dengan itu, meskipun pemerintah daerah otonom sangat leluasa menyusun strukur organisasinya dengan membentuk dinas-dinas yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya (pasal 65 UU No. 22 tahun 1999), tetapi diingatkan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah daerah otonom untuk tidak mengelola lingkungan hidup wilayahnya, dengan membentuk kelembagaan yang relevan. Sebagai contoh dapat disimak pasal 11 (2) UU No. 22 tahun 1999 berikut :
“Bidang pemerintahan yang wajib dilaksankan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.”
Secara legal pembentukan Bapedalda propinsi dan Kabupaten kota diperkuat oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi dan Nomor 6 tahun 2000 tentang Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota.
Kedudukan Bapedalda adalah unsur penunjang perintahan daerah dan bertanggung jawab pada kepala daerah dan bertugas membantu kepala daerah dalam lingkup pengendalain dampak lingkungan.
Selajutnya fungsi Bapedalda meliputi :
·    Penyusunan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan,
·    Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerimntahan Propinsi/kabupaten/Kota
Sedangkan untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Bapedalda memiliki kewenangan sebagai berikut :
1.    Perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan.
2.    Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan.
3.    Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas, pengendalian dampak lingkungan.
4.    Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan.
5.    Pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan.
6.    Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan dan kerusakan lingkungan.
7.    Melakukan tugas-tugas kesekretariatan.
Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah ; Bapedalda juga bukan merupakan bagian dari Bapedal pusat dan tidak memiliki hubungan hirarki. Bapedalda dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan dinamika pembangunan masing-masing daerah otonom. Kewenangan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup daerah diserahkan pada masing-masing daerah otonom termasuk seluruh pendanaannya. Kewenangan mengelola sendiri lembaga dan tidak terkait dengan lembaga yang berfungsi sama di atasnya, menjadi kekuatan untuk mengembangkan model kelembagaan yang tangguh dan efektif.
Kalau dipadukan dengan semangat para pelaku pembangunan di daerah untuk melaksanakan otonomi, semangat itu dapat menjadi kekuatan dalam pembentukan Bapedalda. Paling tidak beberapa hal berikut ini dapat dijadikan contoh kekuatan kelembagaan Bapedalda yang dapat dijadikan rangsangan bagi pengelolaan lingkungan hidup di daerah, yaitu :
·    Tidak ada hubungan hirarki dengan lembaga pemerintahan ditasnya (propinsi dan pusat), sehingga dapat dikelola dengan model dan kebutuhan sendiri daerahnya.
·    Pendanaan tidak mutlak tergantung pada sistem pendanaan pemerintahan diatasnya.
·    Pertanggungjawaban pada kepala daerah membawa implikasi bahwa perencanaan penglolaan lingkungan hidup dapat dipadukan dengan perencanaan yang lain yang keluar sebagai satu kebijakan pemerintah daerah .
·    Para pengelola memahami daerah kerjanya sendiri, sehingga tata cara pelaksanaan program dilapangan dapat berjalan optimal.
W = Weakness (kelemahan)
Sumber daya manusia
Kelemahan yang nampak jelas dari kelembagaan Bapedalda yaitu tidak tersedianya sumberdaya manusia yang memadai dan relevan dengan kebutuhan pengelolaan lingkungan hidup di daerah otonom.
Lembaga yang handal adalah lembaga yang didukung sumberdaya manusia memadai. Tidak banyak ketersediaan sumberdaya manusia di daerah yang berlatar belakang ilmu lingkungan atau ilmu-ilmu yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup.
Sebagai contoh berikut ini ketersediaan sumberdaya manusia bidang pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan data dari Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Bapedal Pusat, sebagai berikut :
Sampai dengan tahun 1998/1999, jumlah sumber daya manusia untuk tenaga AMDAL A (dasar-dasar AMDAL) adalah 13.440 orang, AMDAL B (penyusunan AMDAL) 3.427 orang, AMDAL C (penilai AMDAL) 3.083 orang, tenaga ahli laboratorium 20 orang dan tenaga dibidang auditor lingkungan 10 orang. Dan sumber daya manusia yang tak kalah pentingnya adalah tenaga ahli dibidang hukum lingkungan yang disebut sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lingkungan hidup. Saat ini telah ada 16 orang di Bapedal Pusat dan masing-masing 2 orang di Bapedalwil I, Bapedalwil II dan Bapedalwil III.
Dari sumberdaya manusia tersebut di atas sebagian besar berda di Pusat dan beberapa di daerah yaitu di Bapedalwil yang bertugas untuk mengelola lingkungan hidup dari Sabang sampai Merauke. Meskipun tentu mengalami penambahan sumberdaya manusia bidang lingkungan hidup selama kurun waktu 1999-2001 ini, tetapi jumlah dan penyebarannya belum sesuai dengan kebutuhan kelembagaan Bapedalda daerah otonom propinsi/kabupatan/kota diseluruh Indonesia.
Ini merupakan kelemahan utama dari pembentukan Bapedalda. Sehingga sangat bisa jadi sumberdaya manusia untuk pengelolaan lingkungan hidup daerah diambil dari bidang-bidang yang tidak relevan. Sehingga persyaratan instrumen pengelolaan lingkungan hidup di daerah tidak dapat dipenuhi. Sebagai contoh, salah satu kriteria pembentukan komisi penilai AMDAL berdasarkan PP No 25 Tahun 2000 untuk daerah otonom, mensyaratkan bahwa :
“Tersedianya sumber daya manusia yang telah lulus mengikuti pelatihan Dasar-dasar AMDAL dan/atau Penyusunan AMDAL dan/atau Penilaian AMDAL khususnya diinstansi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi komisi penilai .”
Lalu pertanyaannya adalah; sudah tersediakah sumberdaya manusia yang sesuai dengan kriteria tersebut di atas pada seluruh daerah otonom?sehingga istrumen AMDAL yang merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup dapat dijalankan?
Kalau melihat data dari Bapedal Pusat seperti diatas, rasanya tidak mungkin tersedia sumberdaya yang dipersyaratkan tersebut dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah otonom dan hanya daerah otonom tertentu saja yang mungkin dapat memenuhi syarat tadi, terutama daerah otonom sekitar Ibukota Jakarta dan beberapa daerah otonom lain di Jawa.
Kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan daerah otonom, jelas kondisi tersebut diatas sangat tidak mendukung. Karena, disatu sisi pemerintah daerah otonom bersemangat melaksankan pembangunan, tetapi di sisi lain instrumen AMDAL tidak dapat berjalan, padahal AMDAL merupakan salah satu prasyarat bagi proses pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha atau kegiatan pembangunan (pasal 15 UU LH No. 23 tahun 1997 dan pasal 1 (1) PP No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL). Selain itu juga AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan (pasal 2 (1) PP No. 27 tahun 1999).
Jadi, secara legal kalau suatu kegiatan yang masuk kriteria melakukan AMDAL tetapi tidak dipenuhi, tentu kegiatan tersebut tidak dapat diizinkan beroperasi oleh instansi berwenang. Padahal tidak dilakukannya AMDAL tersebut karena memang tidak ada sumberdaya manusia yang memenuhi kriteria penyusun maupun penilai AMDAL di daerah otonom yang bersangkutan. Kondisi ini jelas merupakan kontra produktif dengan semangat pembangunan di daerah otonom itu sendiri.
Hukum/Peraturan
Dari aspek hukum/peraturan juga ada kelemahannya berkaitan dengan kelembagaan Bapedalda yaitu belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang jelas yang merupakan penjabaran dari UU No. 22 tahun 1999 dan UU-LH No. 23 tahun 1997 sebagai pedoman pembentukan kelembagaan lingkungan hidup. Padahal pasal 12 UU No. 22 tahun 1999 mengamanatkan bahwa :
“Pengaturan lembih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”
Aspek lingkungan hidup jelas merupakan bagian dari yang dimaksud pasal 7 tersebut di atas yaitu terdapat pada ayat (2).
Meskipun telah ada Kepmen.Dagri No. 5 dan 6 tahun 2000, kondisi ini tidak mustahil dapat berimplikasi pada terjadinya berbagai macam penafsiran/intepretasi sehingga keluaran dari kebijaksanaan pemerintah daerah otonom dalam aspek lingkungan hidup tidak sejalan dengan hakekat dari semangat dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup nasional yaitu untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (penjelasan UU-LH No. 23 tahun 1997, bagian Umum angka 3).
O = Opportunity (kesempatan)
Ada beberapa hal menonjol sebagai peluang bagi kelembagaan Bapedalda, yaitu :
Pertama, intensitas pembangunan yang tinggi di daerah yang tidak lepas dari resiko kerusakan lingkungan terutama akibat eksploitasi sumberdaya alam dan industri, justru merupakan kesempatan bagi Bapedalda untuk mengoptimalkan fungsinya. Ini artinya bahwa secara fungsional Bapedalda merupakan lembaga yang memang dibutuhkan sebagai konsekuensi dari intensifnya pembangunan di daerah.
Salah satu peran Bapedalda sebagai bentuk peluang adalah fungsi pengawasaan pelaksanaan pengendalain lingkungan berkaitan dengan suatu usaha atau kegiatan. Hal ini sesuai dengan hakekat pasal 22 dan 23 UU-LH No.23 tahun 1999, dan pasal 4 huruf (f) Kepmen. Dalam negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 dan 6 tahun 2000 tentang organisasi Bapedalda Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Bapedalda akan menjadi lembaga daerah yang sibuk berkaitan dengan pelakasanaan pembangunan. Instrumen Amdal merupakan salah satu contoh yang jelas dimana keterkaitan peran Bapedalda dengan suatu usaha atau kegiatan pembangunan di daerah, menjadikan peluang bagi Bapedalda untuk memantapkan sebagai lembaga yang dibutuhkan (bukan sekedar pelengkap struktur organisasi pemerintah daerah otonom).
Kedua, Bapedalda juga berpeluang melakukan kerjasama yang intensif dengan badan atau lembaga internasional pada bidang lingkungan hidup yang banyak melakukan kegiatan di Indonesia terutama pada lokasi-lokasi yang memiliki keunikan ekosistem. Sebagai contoh WWF banyak melakuakn kegiatan di Sumatera, Kalimantan dan Irian, Conservation Internasional memiliki site project di Sulawesi dan Irian, NRM-USAID dengan proyek pesisirnya di Kalimantan Timur, Lampung dan Sulawesi Selatan dan masih banyak contoh lainnya.
Bapedalda-Bapedalda dimana wilayahnya menjadi site project lembaga-lembag internasional bidang lingkungan hidup, memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan diri sebagai lembaga yang dinamis, tidak terkesan birokratis dan selalu inovatif merespon isu-isu lingkungan hidup, baik sekala lokal maupun internasional (golbal), dengan cara melakukan kerjasama intensif dengan lembaga-lembaga internasional tersebut.
Diera globalisasi ini yang memungkinkan siapa saja untuk eksis pada bidangnya, dengan tambahan inovasi pemanfaatan teknologi informasi dan kerjasma internasional, memberi peluang besar bagi Bapedalda untuk melakukan terobosan mencari bentuk-bentuk kerjasama yang dikemas dalam satu paket kerjasama pemerintah Daerah Otonom dengan lembaga/badan diluar negeri. Hal ini sejalan dengan hakakat pasal 28 (1) UU N. 22 tahun 1999 bahwa :
“Daerah dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan di luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama, kecualai menyangkut kewenangan oemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.”
Harus diingat juga bahwa, gerak dan partisipasi masyarakat luas serta perhatian masyarakat internasional sudah bergerak cepat hingga pelosok-pelosok (Masyarakat luas, WALHI, Kehati, WWF,CI, dlsb), maka peran koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Bapedalda senantiasa dapat mensinergikan dan mengelola moment gerak (energi) partisipasi masyarakat secara baik sebagai penyeimbang (balancing) atas peran dan kinerja yang diperankan oleh Bapedalda maupun terhadap Instansi lain di daerah otonom.
Selama ini, peran LSM sangat menonjol di daerah yang berbasisi pada kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Mereka menerapkan konsep partisipatrori untuk menggali dan menumbuhakn kebijakan masyarakt lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Model seperti ini dapat juga diadopsi oleh Bapedalda. Sehingga kerjasama dengan lembaga internasional maupun LSM nasional dan lokal akan memeberikan peluang/kesempatan yang besar bagi Bapedalda untuk memperkuat perannya.
Ketiga, Bapedalda berpeluang untuk didukung oleh masyarakat yang mulai memahai dan peduli terhadap usaha pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi ini sejalan dengan makin meningkatnya pengetahuan masyarakat. Asalkan model manajemen Bapedalda tidak terlalu birokratis.
Dengan kehidupan bermasyarakat yang makin demokratis, transparan dan berani, memberikan dukungan kuat bagi inisiatif masyarakat untuk kontrol dan claim bagi pelaku-pelaku perusakan lingkungan hidup, serta bagi prakarsa dan partisipasi dalam pemeliharaan lingkungan hidup.
Keempat, Isu lingkungan hidup dalam sekala global berpengaruh pada kebijakan badan-badan internasional untuk mengaitkan pengelolaan lingkungan hidup dalam kerjasama dengan pemerintah (baik itu pusat maupun daerah). IMF misalnya, dalam merealisasikan bantuan dana, dalam kesepakatannya dengan pemerintah Indonesia selalu mengaitkan aspek lingkungan hidup seperti penggunaan bahan bakar tanpa timbal dan perbaikan pengelolaan kawasan hutan. Hal ini jelas merupakan kondisi yang menguntungkan bagi pengelolaan lingkungan hidup nasional.
Pada tingkat pemerintah daerah, sejalan dengan sistem desentralisasi kegiatan pembangunan jelas tidak akan lepas dari perhatian lembaga mapun pemerintah internasional. Bapedalda sebagai lembaga yang sangat berkepentingan dengan pengelolaan lingkungan hidup di daerah berpeluang menjadi agen yang handal dalam kerjasama internasional dalam aspek lingkungan hidup, sebagai bagian dari kesepakatan kerjasama internasional tersebut. Peluang yang besar inilah yang semestinya disikapi sejak dini oleh para pelaku pembangunan di daerah dan kebijakan pemerintah pusat dalam menyusun rencana strategi bagi peningkatan kapasitas kelembangaan Bapedalda.
T = Threats (Ancaman)
Paradigma Otonomi yang sempit
Para pejabat di daerah tidak jarang masih memandang bahwa otonomi adalah kesempatan pemanfaatan sumber-sumber daerah untuk dikelola dan digunakan oleh daerahnya sendiri dengan sedikit mungkin interpensi pemerintah pusat. Otonomi belum dipandang sebagai kesempatan mengembangkan dan meningkatkan potensi daerah untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat sebagai bagian kekuatan bangsa untuk mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu diingat amanat pasal 43 huruf a UU No. 22 tahun 1999, bahwa :
“Kepala Daerah mempunyai kewajiban mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.”
Paradigma pemanfaatan sumber-sumber ekonomi daerah yang berlebihan dapat menimbulkan egoisme daerah otonom. Padahal faktor lingkungan hidup harus dikelola secara terpadau, apalagi fenomena lingkungan hidup tidak memperdulikan batas-batas administrasi daerah otonom. Egoisme yang berlatar belakang ekonomi tersebut dapat berakibat diabaikannya prinsif holistik pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini tidak sejalan dengan hakakat tujuan pengelolaan lingkungan hidup nasional (penjelasan UU-LH No.23 tahun 1997 bagian Umum angka 3).
Implikasi dari itu adalah, ide pengelolaan lingkungan hidup tidak mungkin dapat berjalan baik, sehingga pembentukan kelembagaan Bapedalda lebih sebagai kelengkapan struktural organisasi pemerintahan daerah otonom dari pada sebagai kebutuhan. Sebagai contoh, Daerah Otonom tidak mustahil akan lebih semangat membentuk Badan Penggerak Dana Investasi Daerah dari pada membentuk Badan Pengendaliaan Dampak Lingkungan Daerah.
Lemahnya Koordinasi
Implikasi lebih lanjut dari paradigma otonomi yang sempit yang melahirkan egoisme wilayah ataupun egoisme sektoral yang berakibat pada lemahnya koordinasi.
Koordinasi yang lemah terutama akan nampak pada koordinasi antar daerah otonom. Hal ini bisa dipahami oleh adanya usaha masing-masing pemerintah darerah untuk memantapkan diri sebagi daerah otonom, yang mungkin karena kekhawatiran dari intepretsai pasal pasal 6 (1) UU No. 22 tahun 1999 bahwa :
“Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat dihapus atau digabung dengan Daerah lain”
Egoisme daerah otonom sangat mungkin lahir sebagai keluaran dari intepretasi pasal tersebut di atas. Sehingga tidak lagi memperdulikan adanya interaksi antar daerah otonom yang saling memperkuat. Padahal kerjasama antar daerah telah dianjurkan oleh pasal 87 ayat 1 sampai 4 UU No. 22 tahun 1999.
Di sisi lain masing-masing sektor juga sebuk dengan agendanya sendiri. Kebijakan sektoral sering tidak relevan kebijakan dasarnya. Masing-masing sektor sibuk menyusun rencana strateginya (Renstra) dan menunjukan bahwa sektor yang bersangkutan unsur kunci pelaksanaan otonomi.Padahal aspek lingkungan hidup mutlak untuk mengkaji keterkaitan berbagai bidang kegiatan dengan lingkungan alam dan sosial (prinsip holistik).
Lemahnya koordinasi baik bersifat sektoral maupun wilayah, jelas merupakan ancaman bagi kelembagaan Bapedalda dan keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Kesimpulan
Dari hasil analisa SWOT dalam menilai kelembagaan Bapedalda tersebut, dapat disimpulkan bahwa :
Bapedalda memiliki prospek yang signifikan dilihat dari :
1.    Intensitas pembangunan yang tinggi di daerah terutama dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, jelas membutuhkan lembaga pemerintah yang relevan untuk mengelola dan mengendalikannya. Contoh yang paling menonjol adalah pelaksanaan AMDAL sebagai salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Ingat pasal 15 (1) UU-LH No. 23 tahun 1997 :
“Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kualitas lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.”
2.    Bapedalda merupakan bagian dari pelaksanaan pengelolaan lingkungan daerah sebagai kewajiban daerah otonom atas haknya mengelola sumberdaya alam nasional. Hal ini sejalan dengan pasal 10 (1) UU No. 22 tahun 1999, bahwa :
“Daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestariaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
3.    Bapedalda memiliki dasar hukum yang jelas yaitu Kepmen. Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 dan 6 tahu 2000, dan juga sebagai realisasi dari pasal 11 (2) UU No. 22 tahun 1999 berikut :
“Bidang pemerintahan yang wajib dilaksankan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.”
4.    Adanya peluang kerjasama dengan lembaga/pemerintah internasional yang selalu mengaitkan bantuan ekonomi dengan isu lingkungan hidup dan atau lembaga internasional yang memiliki site project di daerah-daerah seperti WWF, CI, NRM, dan yang lainnya.
Terdapat beberapa kendala dalam kelembagaan Bapedalda yaitu :
1.    Belum tersedianya sumberdaya manusia yang memadai dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai contoh sumberdaya manusia dalam tim komisi penilai AMDAL (Lihat kriteria pembentukan komisi penilai AMDAL berdasarkan PP No 25 Tahun 2000 untuk daerah otonom)
2.    Paradigma otonomi yang sempit yaitu pemanfaatan sumber-sumber ekonomi daerah yang berlebihan yang dapat menimbulkan egoisme sektoral. Egoisme yang berlatar belakang ekonomi ini dapat berakibat diabaikannya prinsif holistik pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini tidak sejalan dengan hakakat tujuan pengelolaan lingkungan hidup nasional (lihat penjelasan UU-LH No.23 tahun 1997 bagian Umum angka 3).
3.    Lemahnya koordinasi baik bersifat sektoral maupun wilayah, merupakan ancaman bagi kelembagaan Bapedalda dan keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Saran
1.    Pemerintah daerah otonom dapat bekerjasama dengan lembaga terkait (misalnya PSL) untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang lingkungan hidup.
2.    Bapedal sebagai lembaga yang berkepentingan terhadap pengelolaan lingkungan hidup nasional perlu menyusun rencana strategis dalam mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Bapedalda (simak hakekat pasal 67 (2) Kep. Kepala BAPEDAL No. 25 tahun 2001).
3.    Paradigma pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perlu terus dikuatkan oleh semua pihak yang terkait dalam berbagai kesempatan. Pengelolaan lingkungan harus selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan Pembangunan Daerah (ingat hakekat perencanaan lingkungan hidup adalah merencanakan aktifitas manusia). Bapedalda harus menunjukkan perannya dalam hal ini, sehingga dapat terbukti bukan sebagai lembaga pelengkap di daerah.

Daftar Pustaka
·    Anonim (1996), Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengembangan Terpadu Kawasan Kepulauan Togean Sulawesi Tengah, Pemda TK II Sulawesi Tengah, Kantor Meneg. LH dan Departemen Kehutanan.
·    Anonim (1998), Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, Rencana Tindak Penanggulangan Bencana, jilid 2, Kantor Meneg. LH .
·    Anonim (1999), Pengembangan Jaringan Hubungan Kerja dengan Lemabaga Lintas Sektoral dan Lemabaga Lainnya di Pusat, Bapedal dan FMIPA-UI.
·    Anonim (2000), Penyusunan State of The Environmental Indonesia, Bapedal dan PPST-LPUI.
·    Ari Wahyono, dkk (2000), Hak Wilayah Laut di Kawasan Timur Indonesia, Penerbit Media Pressindo.
·    Daluri Rakhim, dkk (1996), Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu, Penerbit Pradnya Paramita.
·    Edi Armanto.M, et.al (1998), Analisis Permasalahan Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Pembangunan Pertanian dalam Arti Luas, jurnal Lingkungan dan Pembangunan.
·    I Made Sandy (1977) , Penggunaan Tanah (Land Use) di Indonesia, Direktorat Tata Guna Tanah, Dirjen. Agraria, Depdagri.
·    I Made Sandy, et.al (1989), Esensi Pembangunan Wilayah dan Penggunaan Tanah Berencana, Jurusan Geografi FMIPA UI.
·    I Made Sandy (1996), Republik Indonesia Geografi Regional, Jurusan Geografi FMIPA UI
·    Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.49/MENKLH/1987 tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting Beserta Lampirannya.
·    Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.50/MENKLH/1987 tentang Pedoman Penentuan Dampak Lingkungan Beserta Lampirannya.
·    Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.51/MENKLH/1987 tentang Pedoman Penyususnan Studi Evaluasi Dampak Lingkungan Beserta Lampirannya.
·    Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.30/MENKLH/10/1999 tentang Panduan Penyususnan Dokumen Pengelolaa Lingkungan.
·    Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.1/MENKLH/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Lingkungan Hidup.
·    Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.2/MENKLH/2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL.
·    Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.3/MENKLH/2000 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengakapi dengan AMDAL.
·    Keputusan Kepala Bapedal No. 25 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapedal.
·    Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.5/ 2000 tentang Organisasi Bapedalda Propinsi.
·    Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.6/ 2000 tentang Organisasi Bapedalda Kabupaten/Kota.
·    Peraturan Pemerintah No 27/1999 tentang AMDAL
·    Peraturan Pemerintah No.25/2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Derah Otonom.
·    Undang-Undang No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
·    Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.
·    Undang-Undang No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
·    Undang-Undang No. 23/1997 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Diskusikan artikel ini pd forum. (0 posting)

http://www.bk.or.id/makalah/politik/ prospek_dan_kendala_bapedalda_dalam_otoda_2 – 39k